Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memperkuat pengawasan demi mencegah munculnya investasi bodong dan skema ponzi yang menjerat masyarakat.
Berbicara dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022, Kamis, 20 Januari 2022, Presiden Jokowi meminta pada sektor jasa keuangan untuk tidak semata-mata fokus meraup keuntungan.
Menurutnya, apabila pelaku usaha tidak mendapatkan dukungan yang baik dari sektor jasa keuangan, dikhawatirkan praktik-praktik merugikan berkedok permodalan akan bermunculan.
"Jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor riil akan berpotensi memunculkan skema ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi, dan sejenisnya, kerangka model penipuan yang sangat merugikan masyarakat," kata Jokowi, dikutip Opsi pada Jumat, 21 Januari 2022.
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Biro Setneg)
Lantaran itu, Presiden Jokowi meminta OJK untuk memperkuat pengawasan demi menghindari munculnya praktik-praktik merugikan tersebut di tengah kondisi perekonomian yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian.
"Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendur karena pengawasan yang lemah akan membuka celah, membuka peluang berbagai kejahatan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat," tutur dia.
Dalam pernyataan yang sama, Presiden juga menekankan mengenai pentingnya peranan sektor jasa keuangan dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.
Dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19, peranan sektor jasa keuangan masih menjadi krusial untuk mendorong kinerja sektor riil nasional.
Baca juga: Investasi Bodong Rugikan Masyarakat Rp 117 Triliun, DPR: Pengawasan OJK Tak Berkualitas!
Baca juga: Terkait Isu Penipuan, Kades dan Warga di Abdya Sepakat Berdamai
"Tanpa sektor jasa keuangan yang baik, perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan," kata Jokowi. []
