Jakarta - Akademisi dari Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Meidi Kosandi menilai Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi menghadapi dilema antara pasar dan masyarakat untuk membuat kebijakan yang tepat terkait krisis minyak goreng di Indonesia.
"Dalam konteks pasar, kebijakan tidak dilihat dari perilaku jual beli, tetapi dari aktor konstituen, yaitu rakyat yang memegang peranan penting," kata Meidi dalam keterangannya, Kamis, 22 April 2022.
Hal tersebut dikatakan Meidi Kosandi dalam acara webinar “Strategi Penyelesaian Krisis Minyak Goreng di Indonesia.”
Menurutnya, Pemerintah Jokowi harus menyadari tidak ada kebijakan ekonomi dan politik yang bisa memuaskan semua pihak. Dia menilai, setiap kelompok berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya.
Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan ekonomi dan politik, selalu ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Ia menyatakan pula, negara menghadapi dilema karena dalam mengembangkan industri kelapa sawit, negara diterpa berbagai isu, seperti lingkungan hidup, alih lahan hutan, dan isu keberpihakan pada masyarakat.
Dalam menerapkan kebijakan, ada kecenderungan dominasi dari paradigma kekuasaan.
Beberapa narasi pun muncul terkait kenaikan harga minyak goreng, misalnya narasi ketergantungan konsumsi minyak goreng di dalam negeri, sehingga diperlukan perubahan perilaku masyarakat dan narasi penimbunan minyak goreng.
"Narasi-narasi seperti ini bisa jadi benar, namun dalam praktiknya semua permasalahan yang berhubungan dengan suplai ini sering dikaitkan dengan persoalan lain, contohnya politik," katanya pula. []
