JAKARTA, Opsi.id  — Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menyebut evaluasi terhadap para menteri merupakan hal yang wajar dalam sebuah pemerintahan.

Namun, Hasan menegaskan keputusan mengenai pergantian menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan Hasan dalam perbincangan bersama Akbar Faizal, dikutip dari kanal YouTube Pembela Prabowo, Sabtu (22/8/2026). 

Ia menjelaskan, seorang menteri seharusnya tidak menjadikan tekanan publik maupun kritik sebagai alasan untuk enggan tampil menjelaskan program pemerintah.

Menurut Hasan, Presiden dan tim terdekatnya memiliki ukuran tersendiri dalam menilai kinerja para menteri, termasuk kemampuan mereka menjalankan arahan Presiden.

“Presiden dan tim-tim terdekat Presiden tentu punya alat ukur untuk menilai apakah seorang menteri bisa mendeliver arahan-arahan Presiden,” ujar Hasan.

Karena itu, Hasan menilai penilaian publik terhadap seorang menteri belum tentu sama dengan penilaian Presiden.

Seorang menteri bisa saja mendapat sorotan negatif di media sosial, tetapi tetap dipertahankan apabila dinilai mampu menjalankan tugas dan mencapai target yang diberikan Presiden.

Menteri Diminta Berani Tampil

Dalam diskusi tersebut, Hasan juga mengakui masih ada persoalan dalam komunikasi pemerintah.

Ia menilai semakin banyak menteri perlu tampil langsung ke publik untuk menjelaskan program yang sedang dikerjakan.

Menurut dia, program prioritas Presiden pada akhirnya dijalankan oleh kementerian dan lembaga.

Karena itu, menteri terkait dianggap paling memahami detail teknis kebijakan yang mereka jalankan.

Hasan mengatakan dorongan agar para menteri lebih aktif berkomunikasi sebenarnya sudah disampaikan kepada jajaran kabinet.

Bahkan, ia menyebut Presiden dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah memberikan arahan agar para menteri lebih sering tampil di media untuk menjelaskan program pemerintah.

“Sebanyak mungkin menteri untuk tampil di publik, di media untuk menjelaskan program-program pemerintah,” kata Hasan.

Dibully Bukan Alasan untuk Diam

Hasan juga menyampaikan pesan khusus kepada para menteri yang khawatir mendapat serangan atau kritik setelah tampil di hadapan publik.

Menurut dia, risiko mendapat kritik merupakan konsekuensi menjadi pejabat publik.

“Bully itu risiko sebagai pejabat publik,” ujar Hasan.

Ia bahkan meminta para menteri tidak terlalu takut menghadapi kritik selama mereka bekerja dengan niat baik dan mampu menjelaskan kebijakan secara terbuka.

Hasan menilai persoalan justru muncul ketika pejabat tidak menjelaskan pekerjaannya sehingga informasi tentang pemerintah lebih banyak berasal dari sumber kedua atau ketiga yang telah mengalami framing.

Ketika ditanya secara langsung mengenai kemungkinan reshuffle, Hasan tidak memastikan adanya pergantian menteri.

Ia mengatakan keputusan tersebut merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

“Benarkah akan ada reshuffle? Lagi-lagi ini kan hanya Presiden yang bisa jawab ini,” kata Hasan.

Hasan kemudian merujuk pernyataan Menteri Sekretaris Negara yang disampaikannya sekitar dua hari sebelumnya.

Berdasarkan informasi tersebut, hingga saat itu belum ada rencana reshuffle.

Namun, Hasan memberikan interpretasi berbeda ketika membahas pernyataan bahwa jika ada perubahan, kemungkinan berkaitan dengan pengisian posisi yang kosong.

“Kalaupun ada, kata Menteri Sekretaris Negara mungkin mengisi posisi-posisi yang kosong,” ujarnya.

Evaluasi Menteri Dinilai Wajar

Hasan juga menilai evaluasi terhadap menteri tidak semestinya dianggap sebagai hukuman.

Ia mencontohkan pengalamannya sendiri ketika pernah terkena evaluasi dan kemudian kembali dipercaya dalam pemerintahan.

Menurutnya, seorang pejabat yang mendapat evaluasi seharusnya tidak langsung mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah.

“Kalau menurut saya begitu dievaluasi ini untuk kebaikan bangsa dan kita harus sadar diri bahwa misalnya oh ya mungkin enggak fit juga posisi ini buat kita,” katanya.

Karena itu, Hasan menilai seorang menteri yang menghadapi evaluasi tetap dapat menunjukkan sikap profesional dengan terus mendukung pemerintahan.

Dalam perbincangan tersebut, Hasan juga mendorong para menteri untuk lebih berani mempublikasikan capaian kerja mereka.

Ia menilai ada pejabat yang sebenarnya telah mengerjakan banyak hal, tetapi tidak mampu menyampaikan hasil tersebut kepada masyarakat.

Padahal, menurut Hasan, keberhasilan seorang menteri tidak hanya berdampak pada citra pribadi, tetapi juga ikut mengangkat citra pemerintah.

“Begitu bisa disampaikan dengan baik ke masyarakat, tidak hanya orang-orang ini secara personal yang akan terangkat, tapi pemerintah juga akan ikut terangkat,” ujarnya.

Dengan demikian, di tengah kembali menguatnya isu reshuffle, Hasan menekankan bahwa ukuran utama seorang menteri seharusnya bukan sekadar popularitas di media sosial.

Kinerja, kemampuan menjalankan arahan Presiden, serta keberanian menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat menjadi bagian penting dari evaluasi. []

Baca juga: Isu Reshuffle Menguat, Prabowo Dikabarkan Lantik Sejumlah Pejabat Negara Hari Ini di Istana

Baca juga: Hasan Nasbi, Komunikator Politik Kini Penasihat Khusus Prabowo

Baca juga: Jokowi Duduk di Samping Prabowo, Gerindra Ungkap Makna di Balik Momen Ini