Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya mengungkap alasan program Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan penuh saat peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah pensiun atau menginjak usia 56 tahun.
Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan tujuan JHT, yaitu melindungi peserta saat tidak lagi produktif karena sudah menginjak masa tua. Jika dapat dicairkan saat usia produktif, menurutnya, maka program itu tak sesuai dengan tujuan perlindungan hari tua.
“Sejak awal program JHT ini dipersiapkan untuk jangka panjang, karena jangka pendek sudah ada. Untuk pekerja mengalami situasi, seperti kecelakaan, cacat permanen, meninggal dunia, ter-PHK, atau pindah ke luar negeri, semua sudah memiliki hak jaminan sosial dengan ketentuan khusus,” kata Ida lewat rilis pers kepada wartawan dikutip Opsi di Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022.
Baca juga: Ramai-ramai Tolak JHT Cair Usia 56, Ida Fauziyah: Pahami Secara Cermat!
“Apabila manfaat JHT kapan pun bisa dilakukan klaim 100 persen, maka tentu tujuan JHT tak akan tercapai,” ujar dia lagi.
Menurut politikus PKB ini, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT telah mempertimbangkan perlindungan sosial lewat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang baru akan diluncurkan pada 22 Februari 2022.
Ia mengatakan pekerja yang terkena PHK atau mengundurkan diri akan mendapat jaminan lewat JKP, seperti santunan uang selama 6 bulan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Baca juga: Polemik JHT 56 Tahun, Ida Fauziyah: Iuran Pekerja Tak Akan Hilang
“Latar belakang munculnya JHT adalah usaha kita semua untuk menyiapkan pekerja kita di hari tua saat tidak bekerja masih bisa melanjutkan hidupnya dengan baik,” kata Ida.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker 2/2022 yang menyebutkan JHT bisa dicairkan saat memasuki usia pensiun atau 56 tahun. Syarat lainnya untuk pencairan jika peserta JHT meninggal dunia atau cacat total tetap.
Peraturan itu menuai protes dari publik dan kalangan serikat buruh. Sebab, dalam aturan sebelumnya, yakni Permenaker 19/2015, JHT langsung diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan. []
