JAKARTA, Opsi.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Koordinator Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, mengajak kalangan akademisi dan peneliti berkolaborasi mempercepat pembangunan sistem digital pemerintahan yang terintegrasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Luhut usai berdiskusi dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi terkemuka dan peneliti dari sejumlah lembaga think tank nasional, Rabu (29/7/2026).
Pertemuan berlangsung secara luring maupun daring untuk menghimpun berbagai masukan terkait percepatan transformasi digital pemerintahan.
Luhut mengaku menikmati amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoordinasikan Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan.
“Kalau boleh jujur, saya menikmati amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada saya untuk mengoordinasikan Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan,” tulis Luhut melalui akun media sosial resminya.
Menurut Luhut, meski manfaat transformasi digital tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat saat ini, sistem yang tengah dibangun akan menjadi fondasi penting bagi Digital Public Infrastructure (DPI) Indonesia.
Ia meyakini infrastruktur digital tersebut akan mendukung pemanfaatan bonus demografi digital sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat sasaran, dan mudah diakses masyarakat.
Baca juga: Luhut: Kemiskinan Tak Boleh Jadi Alasan Berhenti Belajar, Anak Tepi Danau Toba Bisa Mendunia
Dalam diskusi tersebut, sejumlah masukan strategis mengemuka, di antaranya pengembangan sistem verifikasi biometrik yang inklusif bagi penyandang disabilitas, serta perlunya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia dan RUU Ketahanan Siber.
Menurut Luhut, kedua regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat integrasi data antarinstansi agar berjalan lebih mudah, aman, dan bebas hambatan birokrasi.
Selain memaparkan perkembangan sistem digital yang telah dibangun pemerintah, Luhut mengatakan berbagai capaian tersebut juga mendapat apresiasi sekaligus kritik dan masukan konstruktif dari para akademisi.
Baca juga: Luhut Usung Isu Pelestarian Hutan di Nusa Dua Forum, Investasi Hijau Jadi Prioritas Indonesia
Ia menegaskan transformasi digital pemerintahan tidak dapat dikerjakan oleh segelintir orang, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Ini adalah kerja bersama. Karena itu, kami akan terus membuka ruang dialog dan mendengarkan berbagai pandangan agar sistem yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Luhut berharap akademisi, peneliti, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadi bagian dari upaya besar membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. []
