Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI meminta pemerintah lebih mengoptimalkan belanja dengan berfokus pada perlindungan sosial serta subsidi energi.
Diharapkan hal ini dilakukan dalam rangka menjaga ketahanan daya beli masyarakat akibat krisis pangan dan energi yang terjadi sejak awal tahun 2022.
Terkait postur RAPBN tahun 2023 yang disampaikan pemerintah, fraksi PPP meminta kebijakan pengelolaan fiskal difokuskan untuk memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan rendah termasuk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal saat menyampaikan pandangan Fraksi PPP atas Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022.
"Belanja pemerintah dapat mendorong serapan tenaga kerja dan pendapatan dunia usaha sejalan dengan menggeliatnya proyek pemerintah. Belanja pemerintah pada perlindungan sosial juga akan menjaga daya beli 40 persen masyarakat kelas bawah. Sementara itu, belanja subsidi energi berfungsi sebagai administered prices tetap terkendali meski harga minyak makin tinggi," kata Iqbal.
Dia menyatakan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis dibanding tahun 2022, maka pemerintah melalui APBN diharapkan dapat meningkatkan pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan kemiskinan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Perbaikan lapangan kerja hingga saat ini dianggap belum optimal, tercatat masih ada 11,5 juta pekerja yang terdampak oleh pandemi. Kondisi tersebut membutuhkan berbagai stimulus yang efektif dari APBN.
Disisi lain, PPP meminta pemerintah agar meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri.
Kendati terjadi penurunan laju utang luar negeri, namun tantangan yang berasal dari naiknya suku bunga secara global akan meningkatkan beban bunga utang, khususnya SUN.
"Pemerintah sebaiknya mengendalikan penerbitan SBN dan mencari alternatif pembiayaan kreatif yang tingkat risikonya relatif kecil terhadap beban pembayaran bunga," ujarnya.
Selanjutnya, fraksi PPP memandang percepatan realisasi proyek infrastruktur sangat dibutuhkan.
Salah satunya infrastruktur di sektor pertanian, industri pengolahan dan energi untuk meningkatkan daya saing dalam rangka memanfaatkan momentum permintaan ekspor.
"Pengembangan infrastruktur pertanian juga mendesak sebagai strategi meredam gejolak harga pangan, memotong rantai pasok dan memberikan kenaikan nilai tambah di level petani," tuturnya.
"Dari sisi anggaran, pemerintah harus secara konsisten memperbaiki siklus pencairan anggaran dan perbaikan penyerapan menjadi lebih cepat, serta efektif guna mempercepat pergerakan ekonomi," ucap Muhammad Iqbal menambahkan.[]
