Jakarta – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyampaikan keyakinannya terhadap prospek perekonomian nasional setelah mendengarkan pidato Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut Herman, arah kebijakan fiskal yang dipaparkan pemerintah menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki fungsi penting sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus penguat fondasi negara.
“Saya sependapat dengan Presiden bahwa APBN bukan hanya sekadar dokumen administratif. APBN merupakan alat untuk melindungi rakyat, memperkuat sendi-sendi negara. Dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Herman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai sasaran ekonomi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2027 memang cukup ambisius. Namun masih berada dalam batas realistis apabila didukung langkah strategis yang konsisten dan agresif.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82 sampai 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan belanja negara berada di rentang 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB.
Adapun defisit pembiayaan diperkirakan berada pada level 1,8 hingga 2,4 persen dari PDB.
BACA JUGA: Membaca Pergerakan IHSG yang Tertekan Tajam Saat Rupiah Jeblok ke Rp17.670 per Dolar AS
“Target pertumbuhan ekonomi tersebut tentu tidak mudah dicapai di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Namun kami optimistis pemerintah memiliki strategi yang kuat untuk merealisasikannya,” kata Herman.
Selain pertumbuhan ekonomi, Herman juga menyoroti target inflasi yang dipertahankan pada kisaran 1,5 sampai 3,5 persen. Menurutnya, langkah itu penting untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di tengah tekanan ekonomi dunia.
Ia juga menilai asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipatok di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 cukup realistis dan adaptif terhadap dinamika global.
Herman menekankan pentingnya penguatan sektor ekspor dan pengurangan ketergantungan terhadap impor guna menjaga ketahanan ekonomi nasional. Ia mendorong pemerintah terus memperkuat program hilirisasi industri dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Di sektor energi, Herman menyebut asumsi harga minyak mentah dunia pada level 70 hingga 90 dolar AS per barel masih relevan dengan situasi geopolitik internasional. Terutama konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Meski demikian, ia berharap kondisi global segera membaik sehingga harga energi dunia dapat kembali stabil.
Ia juga mendukung percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan yang dilakukan pemerintah. Termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan pengolahan energi berbasis sampah.
BACA JUGA: Rupiah Melemah di Awal Pekan, Sentimen Geopolitik Timur Tengah Jadi Pemicu
Dalam pidato Presiden, lanjut Herman, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada optimalisasi komoditas strategis nasional seperti sawit, batu bara, dan paduan besi sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Potensi devisa dari tiga sektor tersebut diperkirakan dapat mencapai 65 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.100 triliun.
Tak hanya itu, Herman turut menyoroti upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam. Termasuk dugaan praktik under invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.
“Kalau memang itu benar terjadi, tentu tidak boleh terus dibiarkan. Semua lembaga negara harus dibenahi, termasuk tata kelola di Bea Cukai,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang luas bagi sektor swasta untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Herman, keberhasilan sejumlah perusahaan nasional menembus pasar internasional menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dapat menjadi kekuatan utama dalam menopang ekonomi Indonesia di masa mendatang.
