Denny Indrayana Cabut Gugatan Suket Gibran di PTUN, Sebut Sikap Tergugat Aneh Bin Ajaib

JAKARTA, Opsi.id – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana bersama tim kuasa hukumnya mencabut gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Keputusan tersebut diikuti dengan aksi walk out atau meninggalkan ruang persidangan.

Denny menyatakan langkah itu diambil karena pihak tergugat dinilai tidak kunjung menghadirkan bukti yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Denny mengungkapkan kekecewaannya terhadap jalannya persidangan.

Menurut dia, dokumen yang menjadi dasar penerbitan suket tersebut telah berulang kali diminta, termasuk oleh ketua majelis hakim, tetapi belum juga dihadirkan.

Denny juga mempertanyakan sikap pihak tergugat yang justru menyatakan keberatan ketika pihaknya mengajukan pencabutan gugatan.

“Yang aneh bin ajaib, dengan tidak menghadirkan bukti-bukti dasar terbitnya Suket, Tergugat justru keberatan ketika kami mengajukan pencabutan gugatan. Kok bisa? Ada apa?” demikian pernyataan Denny yang dikutip dari unggahannya.

Persoalkan Dasar Penerbitan Suket

Perkara tersebut berkaitan dengan Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Baca juga: Pendidikan 2 Tahun Prabowo-Gibran Versi Akademisi ITB Nobel

Surat keterangan itu menjadi salah satu dokumen administratif yang digunakan dalam proses pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam perkara di PTUN Jakarta, pihak penggugat meminta agar surat keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.

Gugatan itu diajukan untuk menguji aspek administrasi penerbitan dokumen, termasuk dasar dan prosedur yang digunakan oleh instansi terkait.

Pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sementara itu, Gibran tercatat sebagai Tergugat II Intervensi setelah majelis hakim mengabulkan keterlibatannya dalam perkara tersebut.

Berbeda dengan Perkara di Mahkamah Konstitusi

Sebelumnya, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga menjadi pembahasan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Jokowi Hadiri Rakorda PSI, Ahmad Ali Singgung Operasi Politik Ijazah Gibran

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Dalam pertimbangannya, MK juga membahas bukti-bukti mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran.

Meski demikian, perkara di PTUN memiliki objek pengujian yang berbeda, yakni keabsahan administratif surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019. []

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERKINI

News Anchor Bongkar Cerita di Balik Layar TV

Jakarta - Sederet pembaca berita alias news...

Video Bokep 19 Detik di Emperan Toko Magelang, Viral di Media Sosial

Jakarta - Sebuah video bokep berdurasi 19 detik berisi...

Foto: Achmad Megantara, Perankan Rangga di Sinetron Dewi Rindu

Jakarta - Aktor muda Achmad Megantara didaulat untuk berperan...

Dihina Gurunya, Siswi SMP di Medan Didatangi Polisi

Medan - Seorang siswi SMP Negeri 28 Kota Medan,...

Kembali Berulah, Dua Residivis Maling di Mamuju Ditangkap Polisi

Mamuju - Kembali berulah, dua residivis maling, EG dan...

PKS Sebut Legitimasi PSI di Pemerintahan Prabowo Habis, PSI: Kami Tetap Mendukung!

JAKARTA, Opsi.id – Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi...

Sepanjang 2026, KAI Daop 3 Cirebon Edukasi 1.056 Orang Tentang Dunia Perkeretaapian

Cirebon - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi...

Polres Cirebon Kota dan Macan Ali Salurkan 8.000 Liter Air Bersih untuk Warga Mundu

CIREBON – Kepedulian terhadap masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan...

Dipilih Rakyat, tetapi Tak Punya Kuasa? Fungsi Wakil Kepala Daerah Digugat ke MK

JAKARTA, Opsi.id – Kedudukan dan kewenangan wakil kepala daerah...

KKT II di Mimika Perkuat Kolaborasi Daerah, 27 Kabupaten/Kota Sepakat Bangun Ekosistem Toleransi

Mimika – Upaya memperkuat toleransi dan merawat keberagaman di...

Komisi III DPR Kejar RUU Penyadapan Rampung Sebelum Akhir Tahun

JAKARTA – DPR RI mulai mendorong percepatan pembahasan Rancangan...

RUU Perampasan Aset Rampung Dirumuskan, Komisi III DPR Masuk Tahap Keputusan

JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki...

Berita Terbaru

Popular Categories