JAKARTA, Opsi.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai polemik penentuan desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.
Sejumlah warga mengaku hasil pemetaan desil yang muncul saat melakukan pengecekan data tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Ada warga berpenghasilan rendah yang mengaku masuk dalam desil tinggi, sementara sebagian lainnya mempertanyakan indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga.
Airlangga mengatakan pembagian desil tersebut tidak dilakukan secara sembarangan.
Menurut dia, data yang menjadi dasar pemetaan berasal dari proses sensus dan dihimpun melalui mekanisme survei.
“Kan kita sudah ada, desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional),” kata Airlangga di AYANA Midplaza, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).
Apa Itu Desil?
Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang ditentukan berdasarkan sejumlah variabel sosial dan ekonomi.
Penilaian tersebut tidak hanya melihat satu indikator seperti pendapatan.
Data yang dihimpun mencakup berbagai informasi mengenai individu dalam keluarga, antara lain pekerjaan dan pendidikan.
Selain itu, terdapat pula variabel mengenai kondisi tempat tinggal, seperti kondisi rumah dan daya listrik, serta informasi mengenai kepemilikan aset.
Data dari berbagai indikator tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga dan menempatkannya dalam kelompok desil tertentu.
Airlangga: Berdasarkan Survei
Ketika ditanya apakah penentuan desil terutama mengacu pada besaran pengeluaran atau kepemilikan aset, Airlangga menegaskan bahwa berbagai indikator ekonomi tersebut dihimpun melalui metode survei.
“Ya itu berdasarkan survei,” kata Airlangga, dipetik dari Detik.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap hasil pemetaan desil yang dapat dilihat masyarakat melalui layanan berbasis data pemerintah.
Warga Ramai Cek Data
Polemik mengenai desil mencuat setelah masyarakat ramai-ramai mengecek status sosial ekonominya secara mandiri melalui laman DTSEN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Hasil yang muncul kemudian dibagikan di media sosial.
Sejumlah warga mengaku terkejut karena merasa posisi desil yang tercantum dalam data tidak menggambarkan kondisi kehidupan mereka.
Ada warga yang mengaku memiliki kondisi ekonomi terbatas tetapi masuk dalam desil tinggi.
Sebaliknya, ada pula masyarakat yang mempertanyakan mengapa status kesejahteraan mereka tidak sesuai dengan kondisi pendapatan dan kepemilikan yang mereka rasakan sehari-hari.
Keluhan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai akurasi indikator dan mekanisme pemutakhiran data DTSEN.
Mensos Sebut Data Desil Bisa Berubah
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya juga merespons keluhan masyarakat mengenai hasil pemetaan desil.
Menurut Gus Ipul, data desil bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring dengan pemutakhiran data.
Ia mengatakan pemutakhiran dilakukan secara berkala, bahkan dapat berlangsung setiap tiga bulan.
“Setiap tiga bulan sekali ada hasil pemutakhiran. Maka itu kita harapkan memang semuanya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data ini,” ujar Gus Ipul.
Dengan mekanisme tersebut, posisi desil seseorang tidak selalu bersifat permanen.
Perubahan kondisi sosial ekonomi maupun hasil pemutakhiran data dapat memengaruhi posisi keluarga dalam kelompok desil.
Warga Bisa Ajukan Sanggahan
Bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat, pemerintah menyediakan mekanisme untuk menyampaikan keberatan atau melakukan perbaikan data.
Warga dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos maupun melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat.
Mekanisme tersebut menjadi penting karena data DTSEN digunakan pemerintah sebagai salah satu basis dalam menentukan berbagai kebijakan sosial, termasuk penyaluran bantuan sosial.
Dengan kata lain, posisi desil tidak hanya menjadi informasi mengenai tingkat kesejahteraan seseorang, tetapi dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah.
Akurasi Data Jadi Sorotan
Munculnya keluhan mengenai ketidaksesuaian desil membuat akurasi DTSEN menjadi perhatian publik.
Pemerintah sendiri menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data agar kondisi sosial ekonomi yang tercatat semakin mendekati keadaan sebenarnya.
Masyarakat yang mengalami perubahan pendapatan, pekerjaan, kondisi rumah tangga, kepemilikan aset atau kondisi sosial ekonomi lainnya juga diharapkan aktif memastikan data mereka diperbarui.
Dengan demikian, polemik desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka atau kelompok kesejahteraan, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran berbagai kebijakan pemerintah.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan, sementara masyarakat memiliki ruang untuk melakukan pengecekan dan mengoreksi apabila menemukan data yang dianggap tidak sesuai. []
Baca juga: Bansos PKH Tahap 3 2026 Mulai Cair, Ini Cara Cek Penerima dan Pencairannya
