Jakarta - Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-77 pada tahun 2022, dibayangi isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah, disebut tengah melakukan kajian mengenai dampak kebijakan tersebut.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa potensi dampak kenaikan harga BBM pada inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto ke depan masih hitung oleh pemerintah.
Hal itu ia ungkapkan dalam konferensi pers nota keuangan dan RAPBN 2023 kepada wartawan, pada Selasa, 16 Agustus 2022, kemarin.
"Apabila ada penyesuaian kita sedang mengkalkulasi juga kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kompensasi, dalam berbagai program," kata Airlangga Hartarto, dikutip Opsi pada Rabu, 17 Agustus 2022.
"Tentu program-programnya yang sedang berjalan, artinya dikaitkan dengan program yang berjalan dalam perlindungan sosial seperti yang kita lakukan dalam penanganan Covid," tutur dia.
Sementara dalam sesi wawancara di Metro TV, Presiden Joko Widodo juga membenarkan bahwa Pemerintah Indonesia memang perlu melakukan pengurangan subsidi energi.
Namun, kata Jokowi, pemerintah masih perlu mencari waktu yang tepat agar penerapan kebijakan tersebut tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Ilustrasi pom bensin. (Foto: Pixabay)
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memperingatkan bahwa anggaran subsidi Rp 502,4 triliun yang ada saat ini bisa terlampaui apabila volume subsidi tidak terkontrol.
"Tentu kita berharap jumlah dari kilo liter, juta kilo liter, untuk Pertalite, untuk solar, jumlah LPG, itu tetap dikendalikan," katanya.
"Karena kalau tidak, pasti akan melewati. Bahkan yang 502,4 triliun pun bisa terlewati apabila volume subsidi tidak terkontrol," tutur Sri.
Menurut Sri Mulyani, anggaran subsidi dan kompensasi energi pada RAPBN 2023 berkurang menjadi Rp 336,7 triliun, dengan asumsi harga minyak turun ke US$ 90 per barel dan kurs Rupiah membaik.
Pertamina sebelumnya mengatakan bahwa hingga Juli 2022, Pertalite sudah terjual sebanyak 16,8 juta kiloliter (KL) dari kuota 23 juta KL. Sedangkan solar bersubsidi sudah terjual 9,9 juta KL dari kuota 14,9 juta KL.
Baca juga: Bensin Jenis Premium dan Pertalite Bakal Dihapus dari Pasaran
Baca juga: Perbedaan BBM Jenis Premium, Pertalite dan Pertamax
Sejumlah pengamat memperkirakan, kuota Pertalite dan solar bersubsidi hanya cukup hingga akhir Oktober 2022 mendatang. []
