Jakarta – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menegaskan, persoalan penanganan sampah di Jakarta, membutuhkan langkah cepat dan konkret melalui kolaborasi antarlintas sektor.
Hal itu disampaikan Yuke usai melaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027, di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 20 Mei 2026.
Yuke mengatakan dalam agenda tersebut DPRD DKI meminta penjelasan menyeluruh terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengenai kondisi sampah di ibu kota, termasuk strategi jangka pendek, menengah. Hingga panjang untuk mengatasi persoalan yang dinilai masih jauh dari kata optimal.
Baca juga: DPRD DKI Masifkan Gerakan Pilah Sampah, Siap Libatkan Pegiat Lingkungan hingga Influencer
“Kita meminta penjelasan dari Dinas LH untuk kondisi sampah di DKI Jakarta yang terkini. Ternyata pengolahan sampah yang sudah berjalan masih sangat-sangat kurang,” ujar Yuke saat diwawancarai di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI pada Rabu, 20 Mei 2026.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian DPRD DKI ialah optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam mengolah sampah organik setelah proses pemilahan dari rumah tangga.
Ia menjelaskan, sampah organik nantinya dapat diolah menjadi bubur Sampah Olahan Dapur (SOD) sebelum diproses lebih lanjut di fasilitas pengolahan yang lebih besar ataupun disalurkan kepada pihak pembeli atau off taker.
Baca juga: Pemprov DKI Ajak Warga Pilah Sampah dari Rumah, Demi Masa Depan Jakarta
“TPS 3R ini sangat penting di lokasi-lokasi karena nanti sampah organik harus segera diolah. Apalagi TPA Bantar Gebang sudah mulai membatasi sampah organik masuk,” katanya.
Selain TPS 3R, Yuke juga menyoroti pentingnya optimalisasi berbagai fasilitas pengolahan sampah lain seperti RDF Rorotan, Jakarta Recycle Center, hingga Bantar Gebang.
Menurutnya, kapasitas pengolahan yang dimiliki fasilitas-fasilitas tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalau melihat kapasitas yang seharusnya bisa dilakukan per hari, itu masih jauh dari yang bisa dioptimalkan,” ucapnya.
Yuke turut menyoroti persoalan pengangkutan sampah yang belakangan terganggu akibat kondisi lahan di Bantar Gebang yang semakin kritis, ditambah faktor cuaca seperti banjir dan hujan. Kondisi itu menyebabkan jadwal pengangkutan di sejumlah wilayah tersendat.
“Ada daerah yang tadinya pengangkutannya beberapa kali seminggu menjadi dua minggu sekali. Itu yang menyebabkan sampah menumpuk di wilayah,” ujarnya.
Yuke mengingatkan, kondisi tersebut berpotensi memicu munculnya tempat pembuangan sampah liar apabila tidak segera diatasi.
“Jangan sampai nanti muncul TPA-TPA liar. Ada lahan kosong lalu dibuang begitu saja, nanti jadi masalah lagi,” ujarnya.
Baca juga: Pramono Anung Soroti Teknologi Hidrotermal di Pasar Kramat Jati, Sulap Sampah Organik dari 10 Hari Jadi 2 Jam
Lebih lanjut Yuke menilai, gerakan pemilahan sampah dari rumah tidak akan berjalan efektif tanpa kesiapan infrastruktur pendukung.
Maka itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan sistem pengangkutan, tempat penampungan akhir. Hingga fasilitas pengolahan harus sudah tersedia sebelum masyarakat diminta memilah sampah secara masif.
Menurut dia, edukasi dan dukungan terhadap bank sampah juga harus diperkuat agar masyarakat semakin aktif terlibat dalam pengelolaan sampah.
“Siapkan penyuluhan yang mumpuni supaya masyarakat paham. Siapkan juga insentif untuk bank sampah yang aktif agar lebih produktif,” tuturnya.
Yuke menegaskan, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada DLH semata. Seluruh unsur pemerintah, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga Balai Kota harus ikut bergerak bersama masyarakat.
Ia pun memastikan DPRD siap membantu sosialisasi pengelolaan sampah hingga tingkat warga melalui jaringan konstituen yang dimiliki anggota dewan.
Yuke menggarisbawahi, rapat kerja belum selesai dan akan dilanjutkan kembali pada Senin, 25 Mei 2026, agar DLH dapat memaparkan rencana kerja yang lebih matang dan terukur terkait pengelolaan sampah di Jakarta.
“Kami di DPRD DKI Jakarta siap membantu menyosialisasikan. Berikan kami tools, materi, dan pendamping, maka kami juga bisa turun langsung ke masyarakat,” kata Yuke Yurike. []
