Pencarian

Anggota DPR Minta Pembahasan RUU IKN Jangan Tergesa-gesa, Seperti UU Ciptaker
Paripurna DPR Tetapkan 30 Nama Anggota Pansus RUU IKN, Jatah PDIP Terbanyak
Jokowi Harap RUU TPKS Disahkan, Komisi I: Harusnya Jadi Pelecut bagi Kabinet-DPR
Klaim DPR RI Berkomitmen Sahkan RUU TPKS, Dasco: Segera Lakukan Rapim Bamus
Lamhot Sinaga: Fraksi Golkar Dorong RUU TPKS Segera Diparipurnakan
Pansus Targetkan RUU IKN Selesai Januari 2022

Pansus Targetkan RUU IKN Selesai Januari 2022

Selasa, 11 Januari 2022 | 19:01
Dukung RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, Netty: Negara Harus Mengakui Kehadiran PRT
Pemerintah Harus Akui Eksistensi PRT, DPR: Wujudkan dalam Bentuk UU PPRT
Hanya PKS Parpol di Senayan yang Tolak RUU Ibu Kota Baru
PGI Harap Pemerintah dan DPR Segera Proses RUU TPKS Jadi UU
Infografis: Fraksi PKS Menolak, DPR Sepakati RUU TPKS Menjadi RUU Inisiatif DPR
Pengesahan RUU IKN Tidak Libatkan Masyarakat

Pengesahan RUU IKN Tidak Libatkan Masyarakat

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:01
Pasca RUU IKN Disetujui, PKS Sarankan Masyarakat Ajukan Judicial Review
Komisi III DPR Setujui Pembahasan Ribuan DIM RUU Hukum Acara Perdata
Yasonna Laoly Ungkap Poin Penambahan dan Penguatan RUU Hukum Acara Pidana
Rendahnya Komitmen Pemerintah dan DPR RI Tuntaskan RUU Masyarakat Adat
AMAN Tak Ingin RUU Masyarakat Adat Cuma Pajangan Daftar Prolegnas 
IJRS Ungkap Pelaku Kekerasan Seksual Punya Relasi Personal dengan Korban
Hari Perempuan Internasional, PGI: Segera Sahkan RUU TPKS
OMS KA-PDP Dorong DPR RI dan Pemerintah Sahkan RUU PDP
DPR: Dengan RUU TPKS, Indonesia Dianggap Progresif Terhadap Perlindungan Perempuan
DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU TPKS, ICJR: Cabut Pasal 27 Ayat (1) UU ITE
Peta Jalan Pendidikan Ini Perlu Dipersiapkan Sebelum RUU Sisdiknas Disahkan
Minta RUU TPKS Diperjelas, Baleg: Jangan Perkara Canda Jadi Saling Lapor
Pembahasan RUU TPKS, ICJR Tegaskan Restitusi adalah Hak Korban Pidana
Skema Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual, ICJR: Jangan dari APBN
Rekomendasi ICJR untuk Penguatan RUU TPKS soal Restitusi dan Dana Bantuan Korban
DPR dan Pemerintah Bahas Mekanisme Restitusi dan Hak Korban dalam RUU TPKS
Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Diakomodir di RUU TPKS 
Pengesahan RUU TPKS Jokowi Lambat, untuk Omnibus Law Cepat 
Pembahasan RUU TPKS Cukup Terbuka, DPR dan Pemerintah Diapresiasi 
Pembahasan RUU TPKS, DPR Diminta Perbanyak RDPU
Taufik Basari: Banyak Norma Hukum yang Progresif dari Pembahasan RUU TPKS
ICJR: Tekankan Rumusan Pasal Pemaksaan Perkawinan di RUU TPKS Memuat Unsur Consent
DPR Upayakan RUU TPKS Disahkan Dalam Waktu Dekat
Baleg DPR Minta Dalam RUU TPKS Ditekankan Pendampingan Psikolog Bagi Korban
Aktivis Perempuan: Puan Maharani Miliki Momentum Sahkan RUU TPKS
Bentuk Pokja Susun RUU Perkoperasian, Kemenkop: Perlu Pembaharuan Pengaturan
Jaringan Aktivis Ungkap 6 Hal yang Perlu Dikawal Setelah RUU TPKS Disahkan
PDIP di DPR Setuju RUU TPKS Disahkan Menjadi UU, Dibarengi Sejumlah Catatan
PKS Dukung Vonis Mati Pelaku Kekerasan Seksual, Tapi Tolak RUU TPKS Jadi UU
Panja Laporkan Hasil Perumusan dan Sinkronisasi RUU TPKS
Mayoritas Fraksi di DPR Setuju RUU TPKS Jadi UU, PKS Pokoknya Menolak
Perjuangan Panjang RUU TPKS Jadi UU Akan Terealisasi
RUU TPKS Disetujui DPR, Begini Kata Puan Maharani
DPR RI Sahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menjadi Undang-undang
Pansus RUU Landas Kontinen Serahkan DIM ke Pemerintah
Aktivis Perempuan Tunggal Pawestri Nervous saat RUU TPKS Sah Jadi UU
Paripurna DPR Putuskan Perpanjangan Pembahasan Lima RUU
UU TPKS Sah, PGI Optimis Kasus Kekerasan Seksual Berkurang 
Pimpinan Rapat Paripurna Setujui 3 RUU Provinsi Papua Jadi Inisiatif DPR
DPR RI Tunjukkan Sense of Crisis Usai Setujui RUU TPKS
DPR-DPD RI dan Pemerintah Hentikan Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana
UU TPKS Bukti Puan Memiliki Kepedulian Tinggi Terhadap Perempuan
Cegah Kebocoran Data Masyarakat, STIK-PTIK Mendorong Pemerintah Segera Sahkan RUU PDP
Cari Titik Temu Pengawas Perlindungan Data Pribadi, DPR Upayakan RUU PDP Segera Rampung
Pimpinan DPR Bilang RUU DOB Papua Diparipurnakan Juni 2022
Bahas Lima RUU Provinsi, DPR Bentuk Panja

Bahas Lima RUU Provinsi, DPR Bentuk Panja

Selasa, 31 Mei 2022 | 20:05
Komisi VIII Sayangkan Terhentinya Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana
Nico Siahaan Optimis RUU PDP Rampung Sebelum Pelaksanaan G20
DPR Tegaskan Pembahasan RUU Provinsi untuk Memperkuat Status Hukum Suatu Daerah
RUU KIA Dirancang untuk Menciptakan SDM Indonesia yang Unggul
Terima Audiensi PP Pergunu, DPR Diminta Cantumkan Frasa Madrasah dalam RUU Sisdiknas
RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan Selesai Dibahas, Doli: Mekanismenya Cukup Baik
Demi Tumbuh Kembang Anak, Kementerian PPPA Dukung Gagasan RUU KIA
RUU PPRT Mandek, DPR: Jangan Sampai Mencederai Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
Willy Aditya Pastikan RUU KIA Tak Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan
Willy Aditya Berharap Pembahasan RUU KIA Segera Selesai
Pimpinan Komisi X DPR Sampaikan Laporan Panja RUU PLP
Cari Masukan RUU Tentang Hukum Acara Perdata, Komisi III DPR RI Gelar FGD
DPR: RUU PPSK Didedikasikan untuk Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
Sah! RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Jadi Inisiatif DPR RI
Masih Membahas Sanksi Penyalahgunaan, Komisi I Berharap RUU PDP Berjalan Lancar
Arteria Dahlan Klaim UU PAS dan RUU Narkotika Jadi Solusi Kelebihan Kapasitas di Lapas
RUU KUHP dan Penyerapan Aspirasi Publik yang Krusial
Hitung-hitungan Pakar Hukum Pidana Soal Potensi Konflik Bila RUU KUHP Disahkan
Perintah Jokowi Soal RUU KUHP, Mahfud: Kami Diminta Mendiskusikan Lagi Secara Masif
Presiden Jokowi Minta DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
FPKS DPR RI Tegaskan RUU PPSK Membutuhkan Banyak Masukan dari Masyarakat
Daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2023

Daftar 41 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2023

Kamis, 24 November 2022 | 11:11
Pasal-pasal Bermasalah UU Ibu Kota Negara Nusantara | Opsi.id